Penyataan Indonesia sebagai negara paling demokratis sepertinya belum sepenuhnya terlihat nyata. Sebagai negara demokratis Indonesia perlu banyak berbenah terutama memerdekakan diri dari cengkraman Oligarki.
Negara demokrasi yang saat ini sedang kita rasakan, nyatanya telah memiliki permasalahan yang cukup serius. Demokrasi yang dipegang teguh ini telah dikuasai sepenuhnya dalam cengkraman oligarki.
Oligarki telah mampu menguasai setiap lini kehidupan kita sebagai bangsa. Baik dalam sektor ekonomi, politik, hukum, dan lain sebagainya.
Menjelang pesta demokrasi yaitu pemilu. Oligarki akan muncul sebagai pilar penting yang dapat mengendalikan setiap pasangan calon pemimpin. Mereka bukan hanya memberikan modal kampanye bagi calon yang diusungnya. Namun juga memiliki kuasa penuh untuk mengendalikan siasat kepemimpinan seorang pemimpin. Tentu kondisi seperti ini mirip sekali dengan perilaku penindasan yang dilakukan oleh kaum kapitalis.
Demokrasi yang dijalankan seakan-akan hanya sebatas prosedur untuk memenuhi mekanisme persyaratan pemilu. Faktanya, hampir semua praktik pemilu, baik pemilihan presiden dan wakil presiden, pilkada, pemilihan bupati, hingga kepala desa. Oligarki telah berperan aktif menguasai pesat demokrasi di negeri ini.
Keberadaan rakyat dalam pesta demokrasi hanya dijadikan sebagai kepentingan meraup suara sebanyak-banyaknya. Dilain sisi, masyarakat kita yang telah terkontaminasi oleh kebiasaan money politik tentu tidak akan pernah terpengaruh oleh figur dan track record calon pemimpin. Bagi masyarakat terkhusus masyarakat desa yang terpenting ada uang untuk nyoblos dan datang ke TPS. Aspirasi dan jeritan penderitaan rakyat tidak betul-betul diserap oleh calon pemimpin. Karena yang dipentingkan bagi setiap calon dan tim suksesnya hanya kepentingan pragmatisme elit saja.
Dalam pemilihan calon presiden dan wakil presiden Indonesia. Telah banyak didengar oleh kita sebagai masyarakat mengenai keberadaan 9 naga oligarki. Mereka bukan hanya menjamin modal bagi para calon presiden dan wakil presiden saja, melainkan mereka juga memiliki kewenangan untuk menentukan siapa presiden yang akan memimpin negeri ini. Betapa mengerikannya pengaruh oligarki ini bukan?
Hampir 2 dekade lamanya sejak era reformasi berlalu. Negeri ini telah melalui transisi menjadi negeri demokrasi. Namun perjuangan demokrasi ini sepertinya semakin jauh dari kenyataan. Karena praktik oligarki terus mencengkram negeri ini.
Saya pikir, Indonesia harus segera berbenah dari praktik campur tangan oligarki ini terhadap demokrasi bangsa. Selama oligarki masih bisa mencampuri demokrasi pada negeri ini, selama itu pula pemimpin dinegeri ini hanya sebatas boneka yang bisa dimainkan kapanpun oleh para oligarki. Kemudian, ambang batas atau biasa disebut dengan presidensial threshold juga harus betul-betul diubah menjadi 0% bukan 20℅. Karena melalui mekanisme ini, oligarki berpotensi sangat kuat untuk dapat mengendalikan ekonomi dan politik pada negeri ini.
Sudah saatnya juga kita sebagai rakyat Indonesia harus menyadari betapa bahayanya negeri ini jika secara terus menerus dikuasai oleh oligarki. Hadirnya pemimpin yang memimpin negeri ini juga tidak memiliki pengaruh besar selama masih dalam pelukan oligarki.
Kita sebagai masyarakat harus semakin cerdas dalam memilih calon pemimpin yang akan berlaga pada kontensasi pemilu kedepan. Bukan calon pemimpin yang hanya bermodalkan pencitraan dan janji omong kosong saja. Melainkan yang harus betul-betul dipilih ialan calon pemimpin yang memiliki nilai karakter, kompeten, dan visioner.